Membaca Kuasa dan Ideologi dalam Berita Kenaikan Tunjangan DPR

Abstract

This study examines media discourse surrounding the policy of increasing allowances for members of the Indonesian House of Representatives (DPR) during an economic crisis, using Norman Fairclough’s critical discourse analysis approach. The data consists of three news texts from Kompas.com, focusing on how the media frames the DPR’s stance, public responses, and expert opinions. The research method is descriptive qualitative with three stages of analysis: (1) text dimension to reveal linguistic choices, structure, and style; (2) discourse dimension to explore text production, distribution, and consumption; and (3) sociocultural dimension to interpret power relations and ideology embedded within the texts.The findings show that each news text emphasizes different discourse orientations. The first text legitimizes DPR’s policy through formal-institutional narratives. The second text highlights criticism of the policy’s injustice by pointing out the people’s economic burden. Meanwhile, the third text expands the critique by situating DPR’s policy within the context of political crisis and public distrust. These discourses reveal unequal power relations between political elites and society, as well as the interplay of competing ideologies involving the state, the media, and the people.This study concludes that media coverage does not merely convey information but also constructs meaning that influences public perception. Critical discourse analysis demonstrates how language in news texts functions as a tool of both legitimization and resistance toward state policies.

Keywords: Critical discourse analysis; Online media; DPR; Ideology; Representation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji wacana pemberitaan mengenai kebijakan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah krisis ekonomi melalui analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Data penelitian berupa tiga teks berita dari Kompas.com dengan fokus pada bagaimana media membingkai sikap DPR, respons masyarakat, dan pandangan pengamat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan analisis, yaitu (1) dimensi teks untuk mengungkap pilihan bahasa, struktur, dan gaya; (2) dimensi wacana untuk menelaah proses produksi, distribusi, serta konsumsi teks; dan (3) dimensi sosio kultural untuk memahami relasi kuasa dan ideologi yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap teks berita memiliki penekanan wacana berbeda. Berita pertama menampilkan legitimasi terhadap DPR melalui narasi formal-institusional. Berita kedua menyuarakan kritik atas ketidakadilan kebijakan, menyoroti beban ekonomi rakyat. Sementara itu, berita ketiga memperluas kritik dengan menempatkan kebijakan DPR dalam konteks krisis politik dan krisis kepercayaan publik. Ketiga teks memperlihatkan relasi kuasa yang timpang antara elit politik dan masyarakat, serta ideologi yang saling berhadapan antara kepentingan negara, media, dan rakyat. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk konstruksi makna yang berpengaruh terhadap persepsi publik. Analisis wacana kritis membuka pemahaman bahwa bahasa dalam teks berita dapat menjadi alat legitimasi maupun resistensi terhadap kebijakan negara.

Kata kunci: Analisis wacana kritis; Media Online; DPR; Ideologi, Representasi