Pemikiran Mahmud Muhammed Thaha terhadap Penerapan Syariat Islam Rezim Gaafar Nimeiry di Sudan (1969-1985)
Abstract
Melalui September Laws yang secara ketat memberlakukan hukuman hudud, Presiden Gaafar Nimeiry secara resmi memberlakukan hukum Syariah Islam di Sudan pada September 1983. Mahmud Muhammad Thaha, seorang tokoh Republican Brotherhood menyetujui langkah ini karena ia berpendapat bahwa penerapan Syariah terlalu ketat, formalistik, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga hal: dasar penolakan Thaha terhadap syariat versi rezim Nimeiry, metode hermeneutika Al-Qur’an (pembedaan Makkiyah-Madaniyah) yang ia ajukan sebagai jalan tengah antara agama dan kebebasan politik, serta konteks tuduhan murtad yang berakhir dengan eksekusinya pada tahun 1985. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Thaha merupakan kritik substantif, bukan sekadar oposisi politik: ia meyakini bahwa penafsiran hukum Syariah oleh Nirmeiry mengabaikan pesan universal Islam (ayat-ayat Makkiyah) dan hanya mengedepankan aspek historis-partikularistik Islam (ayat-ayat Madaniyah). Dakwaan murtad terhadapnya merefleksikan pemanfaatan hukum agama sebagai alat politik oleh penguasa.
